KampusMedan – Medan, Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan terus meningkat. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan Mei 2022 tetap tinggi sebesar 24,67%, dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap terjaga, yakni 3,04% (bruto) dan 0,85% (neto). Pada Juni 2022, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 9,13% (yoy), sementara intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan dengan pertumbuhan kredit sebesar 10,66% (yoy).

Demikian dikemukakan Gubernur BI Perry Warjiyo, Kamis (21/7/2022) ketika menyampaikan hasil Rapat Dewan Gubernur BI. Menurutnya, intermediasi yang membaik terutama pada kredit produktif, yaitu Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi, serta pada sebagian besar sektor ekonomi. Dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit perbankan tetap longgar, terutama di sektor Industri, Perdagangan dan Pertanian seiring dengan membaiknya persepsi risiko kredit.

Normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah secara bertahap dan pemberian insentif GWM berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas dan intermediasi perbankan.

“Penyesuaian secara bertahap GWM Rupiah dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret sampai 15 Juli 2022 menyerap likuiditas perbankan sekitar Rp219 triliun. Penyerapan likuiditas tersebut tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha terus menunjukkan pemulihan dengan kecukupan likuiditas yang terjaga”,jelasnya.

Pada Juni 2022, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tinggi mencapai 29,99%, sehingga tetap mendukung kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit. Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia hingga 20 Juli 2022 melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional serta pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 sebesar Rp56,11 triliun.

Pada Juni 2022, likuiditas perekonomian juga tetap longgar, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh masing-masing sebesar 16,60% (yoy) dan 10,64% (yoy).

Suku bunga perbankan terus menunjukkan penurunan sejalan dengan tren perbaikan persepsi risiko. Di pasar uang, suku bunga IndONIA pada Juni 2022 stabil sebesar 2,80% dibandingkan dengan Juni 2021. Di pasar dana, suku bunga deposito 1 bulan perbankan turun sebesar 69 bps sejak Juni 2021 menjadi 2,81 % pada Juni 2022. Di pasar kredit, suku bunga kredit menunjukkan penurunan 58 bps pada periode yang sama menjadi 8,94%, di tengah membaiknya persepsi risiko perbankan.

Bank Indonesia memandang peran perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan, termasuk melalui penurunan suku bunga kredit, dapat ditingkatkan guna makin mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Dari sisi permintaan, pemulihan kinerja korporasi terus berlanjut, tercermin dari perbaikan penjualan terutama di sektor Perdagangan dan Industri. Perbaikan kinerja tersebut meningkatkan kemampuan membayar dan belanja modal korporasi, serta meningkatkan permintaan pendanaan dari korporasi. Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM juga meningkat sebesar 17,37% (yoy) pada Juni 2022.

“Dalam upaya mengakselerasi pemulihan intermediasi guna memperkuat momentum pemulihan ekonomi, Bank Indonesia terus mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor prioritas dan inklusif, serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah, otoritas lainnya dan dunia usaha. Dengan memperhatikan perkembangan dan upaya yang dilakukan di atas, pertumbuhan kredit pada 2022 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan prakiraan sebelumnya, menjadi dalam kisaran 9,0-11,0% (yoy) dengan kecukupan likuiditas perbankan yang tetap terjaga”,tambahnya.

Perry Warjiyo menegaskan, BI terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran guna mendorong akselerasi inklusi keuangan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital menunjukkan perkembangan pesat seiring peningkatan akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital serta akselerasi digital banking. Nilai transaksi uang elektronik (UE) pada triwulan II 2022 tercatat tumbuh 39,85% (yoy). Nilai transaksi digital banking pada triwulan II 2022 meningkat 38,45% (yoy).

“Bank Indonesia memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan K/L Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Bank Indonesia juga melanjutkan regulatory reform sistem pembayaran melalui relaksasi ketentuan Layanan Keuangan Digital (LKD) untuk memperluas akses keuangan dalam rangka mendukung percepatan inklusi keuangan. Di sisi lain, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada triwulan II 2022 meningkat 9,36% (yoy). Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, antara lain melalui distribusi uang Rupiah ke daerah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil) dan penguatan edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah”,paparnya.

Sementara inflasi meningkat karena tingginya tekanan sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga komoditas dunia dan gangguan pasokan. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2022 tercatat inflasi sebesar 0,61% (mtm). Secara tahunan, inflasi IHK Juni 2022 tercatat 4,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,55% (yoy). Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,63% (yoy) didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi.

Inflasi kelompok volatile food meningkat, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan akibat cuaca. Inflasi kelompok administered prices juga masih tercatat tinggi dipengaruhi oleh inflasi angkutan udara dan energi. Ke depan, tekanan inflasi IHK diprakirakan meningkat, didorong oleh kenaikan harga energi dan pangan global. Inflasi IHK pada 2022 diprakirakan lebih tinggi dari batas atas sasaran, dan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).(RED/MBB)