KampusMedan – Jakarta, Situasi Covid-19 di Indonesia sangat mengkhawatirkan, sehingga sejumlah pihak meminta pemerintah untuk menunda pembelajaran tatap muka (PTM) di seluruh zona, kecuali di zona hijau.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai kondisi pandemi saat ini tidak aman untuk pembelajaran tatap muka.”Kami meminta pemerintah segera memutuskan untuk menunda secara resmi pembukaan sekolah tahun ajaran baru 2021/2022 dengan sistem pembelajaran tatap muka atau PTM. Tidak hanya di zona merah saja, namun di seluruh zona, selain zona hijau. Mengingat kurva Covid-19 secara nasional saat ini tengah mengalami kenaikan dan angka positivity rate yang telah mencapai 50 persen,” ujar Bamsoet, Rabu (23/6).

Bamsoet juga meminta Pemerintah Pusat, dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk menghentikan uji coba PTM, yang saat ini dilakukan pada sekolah-sekolah di sejumlah daerah.Terutama bagi daerah yang rata-rata kasus positif hariannya di atas lima persen.

Sebab, lanjut Bamsoet, kondisi Covid-19 yang saat ini terus melonjak berisiko tinggi menyebabkan klaster penularan Covid-19 di sekolah.”Pemerintah juga perlu merinci dan mendata sekolah-sekolah beserta zona risiko Covid-19, sehingga kebijakan tatap muka di sekolah maupun pembelajaran daring tidak diseragamkan,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut mencontohkan daerah yang rata-rata kasus positif di bawah lima persen agar dipertimbangkan pemberlakuan PTM dengan protokol kesehatan yang ketatSedangkan di daerah-daerah yang sulit sinyal dan kasus Covid-19 rendah, agar dapat dipertimbangkan dilakukannya PTM secara terbatas.

Lebih lanjut, Bamsoet meminta pemerintah berkomitmen memprioritaskan hak hidup anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak.Dalam Konvensi tersebut, hak sehat anak nomor dua dan hak pendidikan anak berada di urutan ketiga.”Sehingga penting bagi Pemerintah Pusat ataupun pemerintah daerah untuk memerhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut dalam menetapkan keputusan maupun kebijakan,” ujarnya.

Desakan serupa diajukan anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah.”Saya berharap agar uji coba PTM terbatas dihentikan sementara di provinsi-provinsi dengan penambahan kasus tertinggi. Saya juga mengharapkan pemerintah daerah di provinsi-provinsi tersebut meninjau ulang pelaksanaan PTM terbatas, yang rencananya diadakan pada tahun ajaran baru Juli 2021,” ujarnya, Rabu.

Anggota BKSAP DPR RI ini menilai kesehatan dan keselamatan guru serta siswa dapat terancam, jika penyelenggaraan PTM terbatas masih dipaksakan saat terjadi lonjakan kasus Covid-19.Padahal, ketentuan dalam SKB Empat Menteri mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 menyebutkan bahwa, proses pembelajaran selama Covid-19 harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.

Sementara untuk daerah-daerah di Indonesia, yang tidak ada penambahan kasus alias zona hijau, menurut Himmatul, dapat menyelenggarakan PTM terbatas.Namun, mengingat masih terjadi lonjakan kasus Covid-19, pemerintah daerah harus mempertimbangkan tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya saat akan memutuskan menyelenggarakan PTM terbatas.”Jika dalam perkembangannya menunjukkan tingkat risiko yang tinggi, maka pemerintah daerah harus menunda pelaksanaan PTM terbatas,” katanya.

Lebih lanjut, Himmatul mengimbau para orangtua dapat bersabar dan sepakat bahwa penundaan pemberlakuan PTM terbatas adalah pilihan terbaik demi menjaga kesehatan dan keselamatan para siswa.”Saya berharap para orangtua dapat terus berperan dalam mendampingi anak-anaknya selama pembelajaran jarak jauh. Uji coba dan pelaksanaan PTM terbatas dapat kembali dilakukan setelah terjadi penurunan kasus Covid-19, dan vaksinasi untuk guru sudah selesai, sehingga pelaksanaan PTM terbatas dirasa aman bagi guru dan siswa,” katanya.(TMC/MKM)