KampusMedan – Medan, Sebagai salah satu upaya meningkatkan peran advisory bagi pemerintah daerah, Bank Indonesia senantiasa melaksanakan pendalaman melalui asesmen dan kajian, salah satunya kajian terkait UMKM yaitu Kajian Komoditas/Produk/Jasa Usaha (KPJU) Unggulan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021. Kajian ini merupakan upaya pendalaman yang rutin kami laksanakan setiap 5 tahun sekali guna melakukan pengkinian data dan informasi terhadap komoditas unggulan daerah.

Demikian dikemukakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Doddy Zulverdi, Rabu (16/2/2022). Menurutnya, penelitian ini bertujuan untuk memahami profil daerah, kebijakan pemerintah dan perbankan dalam pengembangan UMKM, memetakan tentang komoditas/produk/jasa usaha unggulan daerah yang perlu menjadi prioritas untuk dikembangkan, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi dalam pengembangan KPJU unggulan UMKM.

Pada tahun ini, pelaksanaan kajian bekerjasama dengan Yayasan Berka Semi Strategika. Dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), penetapan KPJU unggulan UMKM dilakukan secara bertingkat yang diawali dengan penetapan pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga tingkat provinsi. Pelaksanaan kajian yang melibatkan berbagai narasumber expert seperti dinas terkait yang berwenang dari berbagai level, kalangan perbankan, akademisi, serta dari asosiasi dan kalangan bisnis diharapkan mendapatkan gambaran profil potensi daerah berupa list KPJU yang sesuai dengan dukungan riil di lapangan.

Doddy Zulverdi menambahkan, dari hasil kajian yang telah disusun, tentunya kami berharap dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak dalam upaya pengembangan UMKM di daerah. Dalam upaya mengakselerasi kebangkitan UMKM di tengah pandemi Covid-19 dan adaptasi UMKM menjalani kehidupan normal yang baru, Bank Indonesia juga terus mendorong transformas UMKM 4.0 dengan digitalisasi proses pembiayaan, pemasaran, maupun pembayaran. Hal ini juga sejalan dengan tema besar Bank Indonesia dalam mendorong UMKM “naik kelas”, dan turut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Bank Indonesia dalam menciptakan kestabilan harga maupun nilai tukar serta penurunan defisit transaksi berjalan.

Program pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia, menurutnya diarahkan pada pola pembinaan kepada UMKM yang disesuaikan dengan karakteristik dan tahapan usaha sebagai berikut:

a.UMKM Level 1 – UMKM Potensial: pembinaan difokuskan pembuatan izin usaha, akuntansi, sertifikasi produk, peningkatan kualitas produk, dan akses pasar.
b. UMKM Level 2 – UMKM Sukses: pembinaan difokuskan untuk mendorong UMKM menggunakan teknologi informasi untuk pemasaran (e-commerce) dan pembayaran (digital payment).
c. UMKM Level 3 – UMKM Sukses Digital: pembinaan difokuskan untuk meningkatkan digitalisasi usaha, akses pembiayaan, penyusunan laporan keuangan, dan kurasi produk.
d. UMKM Level 4 – UMKM Ekspor: pembinaan difokuskan untuk meningkatkan kualitas produk untuk bersaing di pasar global, perluasan pasar ekspor, kelengkapan dokumen ekspor, dan pembiayaan ekspor.

Tren digitalisasi UMKM saat ini juga diarahkan pada integrasi platform digital. Hal tersebut, antara lain melalui implementasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang menjadi ujung tombak dalam mendukung transaksi UMKM yang semakin cepat dan efisien. Dengan kehadiran QRIS ini, transaksi menggunakan kanal pembayaran QR Code menjadi lebih mudah dan efisien. Cukup dengan memiliki satu QRIS saja, penjual dan pembeli dapat bertransaksi dengan menggunakan Dompet Elektronik apapun.

Diseminasi hasil Kajian KPJU Unggulan UMKM diselenggarakan juga sebagai upaya mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI). Sebagaimana tahun lalu, Bank Indonesia juga turut mendukung pelaksanaan GBBI, baik sebagai pendukung/movement manager maupun sebagai campaign manager yang akan dilaksanakan Kantor Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan pada 24 Februari 2022 nanti.

Topik terkait digitalisasi dan inklusi keuangan yang relevan dengan pengembangan UMKM juga sejalan dengan agenda prioritas pembahasan G20. Sebagai informasi, pada tahun 2022 Indonesia mendapat kesempatan sebagai Keketuaan atau Presidensi G20. Suatu forum yang sangat strategis menyuarakan concern dari negara berkembang termasuk Indonesia yang di rangkai dalam berbagai kegiatan G20 dengan mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger”.

Melalui kajian ini, kami berharap dapat menjadi referensi bagi Bapak/Ibu pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan komoditas unggulan di daerah. Mari bersama-sama kita perkuat sinergi dan kolaborasi untuk mendorong pemulihan ekonomi di Sumatera Utara.(REL/MBB)