KampusMedan – Medan, High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumut kini kembali dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI), bertempat,di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Kamis (7/3/2024).

HLM ini kali, dengan tema “Mendorong Penguatan Pasokan juga sebagai Efisiensi Rantai Pasok guna Menghadapi HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2024 serta Akselerasi Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah”. 

Melalui tema diambil untuk menetapkan langkah dengan memperoleh arahan strategis, dalam rangka menjaga stabilitas harga dan kesediaan pasokan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, serta upaya mendorong perluasan dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah

HLM TPID dan TP2DD dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Sumatera Utara, ikut hadir seluruh anggota TPID dan TP2DD Provinsi serta Kabupaten/Kota yang terdiri dari para kepala daerah atau yang mewakili, kepala OPD terkait, instansi vertikal dan unsur forkopimda Provinsi.

HLM yang diawali laporan pelaksanaan langkah penanganan inflasi dan upaya percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) oleh Poppy Marulita selaku Kepala Biro Perekonomian Sumut. 

Poppy Marulita mengatakan Pemerintah Sumut telah melakukan beberapa kegiatan seperti pasar murah untuk stabilitas harga, bantuan sosial beras SPHP, kerjasama perdagangan komoditas antar daerah, subsidi ongkos angkut serta pertemuan rapat koordinasi rutin TPID. Kemudian juga disampaikan TP2DD telah menjalankan program kerja sesuai dengan peta jalan (roadmap) dan rencana aksi yang terlah disusun.

Termasuk HLM menjadi salah satu realisasi dari rencana aksi yang telah dirumuskan dan sebagai langkah pengendalian inflasi menjelang HBKN dan percepatan TP2DD di

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, IGP Wira Kusuma, menyampaikan bahwa berdasarkan historis, perkembangan inflasi menunjukkan kecenderungan meningkat pada saat menjelang dan saat periode Ramadhan dan Idul Fitri.

Komoditas pendorong inflasi pada periode tersebut bervariasi, namun didominasi komoditas pangan dan komoditas administered prices. Oleh karena itu, perlu diwaspadai kenaikan harga daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras serta tarif angkutanu dara akibat tingginya permintaan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Selain itu, harga komoditas beras diprakirakan akan tetap menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasih ingga musim panen tiba pada akhir Maret/awal April 2024 mendatang.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi strategi pengendalian inflasi Sumatera Utara, dapat dilakukan melalui pemetaan strategi pengendalian inflasi 4K di Sumut seperti mengoptimalkan anggaran (BTT dan dana dekon) untuk gerakan pangan murah, implementasi sistem deteksi dini (early warning system), optimalisasi pasar murah melalui pasar murah keliling, melaksanakan kampanye belanja bijak untuk menjaga ekspektasi inflasi, dan pemberian subsidi ongkos angkut distribusi pangan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Selain itu, pengendalian inflasi juga perlu didukung dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan juga optimalisasi penggunaan anggaran fiskal yang efektif dan tepat sasaran, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien. Perkembangan Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Sumatera Utara khususnya ketersediaan kanal non tunai pada transaksi Penerimaaan Asli Daerah telah menunjukkan angka optimal (99% non tunai).

Meskipun demikian, dari aspek realisasi dapat dilakukan penguatan pemanfaatan kanal Non tunai khususnya QRIS.Dalam rangka mendukung penguatan dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan dilakukan melalui tindak lanjut jangka pendek, seperti percepatan penyusunan Perkada guna mendukung implementasi KKI. Untuk tindak lanjut jangka panjang dilakukan melalui penguatan ekosistem digital penda termasuk pemutakhiran & integrasi data.

Sementara itu, Pj. Gubernur Sumut, Hassanudin, dalam sambutannya menyampaikan perkembangan inflasi di Sumatera Utara secara keseluruhan tahun 2023 menunjukkan angka inflasi yang terkendali dengan angka 2,25% (yoy). Untuk februari 2024, gabungan 8 kabupaten/kota ihk mencatatkan inflasi 0,41% (mtm) atau 2,50% (yoy).

Selain itu, apabila melihat data BPS, komoditas cabai merah menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada bulan Februari 2024, yang kemudian diikuti dengan komoditas daging ayam ras, beras, dan minyak goreng. Dari data historis tersebut, komoditas pangan menjadi penyumbang utama inflasi Sumatera Utara.

Kemudian untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok saat Menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, Pj Gubernur Sumut mendorong seluruh Bupati, Walikota, dan Pimpinan OPD secara aktif melaksanakan 9 arahan Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idulfitri 2024 yakni sebagai berikut:

1. Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia.
2. Rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah
3. Menjaga pasokan dan barang pokok penting
4. Perencanaan gerakan menanam
5. Melaksanakan operasi pasar murah
6. Sidak ke pasar distributor agar tidak menahan barang
7. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan
8. Merealisasikan btt untuk dukungan pengendalian inflasi dan
9. Memberikan bantuan transportasi dari apbd.

Dalam pertemuan ini, Hassanudin juga mendorong dan menugaskan seluruh Bupati/Walikota serta kepala opd terkait untuk mengoptimalisasi peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam memonitoring perkembangan berbagai program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Tidak hanya dari sisi belanja daerah tetapi juga penerimaan daerah. Penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi yang semula masih diterima secara tunai dapat segera dilakukan transformasi menjadi non tunai dalam rangka good governance.  (REL/MBB)