Home / Kampus / UNPRI Tempuh Jalur Hukum atas Dugaan Pengaduan Palsu Mantan Dosen UNPRI Dr .ATS,ST, MM

UNPRI Tempuh Jalur Hukum atas Dugaan Pengaduan Palsu Mantan Dosen UNPRI Dr .ATS,ST, MM


KampusMedan – Medan, Universitas Prima Indonesia (UNPRI) akhirnya menempuh jalur hukum, terkait dugaan pengaduan palsu mantan dosen UNPRI Dr ATS, ST, MM di Polda Sumatera Utara. Demikian diungkapkan Dekan Fakultas (FE) UNPRI , Assoc.Prof. Dr. Fajar Rezeki Ananda Lubis SE., MSM saat menggelar konferensi pers , Kamis(19/11) di Medan.

Fajar menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan nama baik institusi pendidikan melalui langkah hukum yang ditempuh secara resmi, dengan membuat laporan kepada pihak Kepolisian, terkait dugaan tindak pidana pengaduan palsu mantan dosen UNPRI Dr.STS, ST, MM, sehubungan dengan tuduhan manipulasi data yang ditujukan kepada pihak universitas.

Dikatakan Fajar, langkah hukum ini merupakan bentuk tanggung jawab institusi, dalam menyikapi tuduhan yang dinilai tidak berdasar dan berpotensi merugikan reputasi, serta kepercayaan publik terhadap Institusi .
Fajar juga menjelaskan, bahwa Dr.ATS.ST.MM memang pernah tercatat sebagai dosen di lingkungan UNPRI, sejak tahun 2018 dan memperoleh hak /pendapatan bulanan .

Dalam proses administrasi kepegawaian dan pengelolaan data dosen, kata Fajar, universitas menerapkan prosedur administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap dosen berkewajiban menyerahkan dokumen persyaratan akademik dan administrasi, termasuk ijazah, identitas diri, serta dokumen perjanjian kerja.

Seluruh dokumen tersebut, kata Fajar diserahkan oleh dosen yang bersangkutan melalui mekanisme administrasi universitas dalam bentuk dokumen digital maupun dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian, UNPRI memiliki dokumentasi administrasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan proses pengelolaan data dosen tersebut.

Fajar juga menegaskan, bahwa proses administrasi dosen, termasuk pengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), serta kepangkatan akademik, dilaksanakan berdasarkan dokumen dan persyaratan yang disampaikan oleh mantan dosen UNPRI tersebut . “Universitas tidak memiliki kepentingan untuk merekayasa atau memanipulasi data dosen,” ucapnya.

Sebaliknya, tambah Fajar lagi, universitas berkepentingan memastikan bahwa seluruh data akademik dan kepegawaian tercatat secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama yang bersangkutan berstatus sebagai dosen tetap, katanya telah memberikan hak-hak kepegawaiannya berupa gaji dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, setiap dosen juga memiliki kewajiban menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Fajar juga memaparkan sejak tahun 2025, pihak universitas mencatat adanya permasalahan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban akademik yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pihak fakultas telah melakukan pembinaan serta menyampaikan teguran, dan peringatan secara berulang. Namun, katanya, karena permasalahan tersebut tidak terselesaikan, pada Februari 2026 dilakukan pemberhentian dari status dosen tetap sesuai mekanisme dan ketentuan internal yang berlaku.

Fajar dengan tegas membantah tuduhan mantan dosen UNPRI Dr.ATS.ST.MM bahwa pihak fakultas maupun universitas telah melakukan manipulasi data dosen yang bersangkutan. Berdasarkan dokumentasi administrasi yang dimiliki, dokumen persyaratan berasal dari dosen yang bersangkutan dan diserahkan untuk kepentingan administrasi kepegawaian serta akademik.

Oleh karena itu, ucap Fajar, tuduhan manipulasi data tersebut, perlu dibuktikan melalui mekanisme hukum dan tidak sepatutnya disampaikan sebagai suatu fakta, tanpa dasar dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk itu pihaknya menyerahkan penilaian terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan .

Dijelaskan Fajar, UNPRI merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki tanggung jawab besar, dalam menjaga kepercayaan mahasiswa, orang tua, tenaga pendidik, mitra, serta masyarakat luas. “Universitas menghormati kebebasan setiap pihak untuk menyampaikan pendapat, dan menempuh jalur hukum. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, serta tidak disertai tuduhan yang dapat merugikan kehormatan, dan reputasi pihak lain,” katanya.

Melalui laporan resmi dengan LP 1984/XI/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA kepada Kepolisian, pihaknya berharap persoalan ini dapat diproses secara objektif, profesional, dan transparan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.

Pihaknya tidak ingin terlibat dalam polemik atau saling menyerang melalui media. Namun, UNPRI juga tidak akan tinggal diam apabila kehormatan, integritas, dan reputasi institusi diduga dirugikan oleh tuduhan yang tidak benar. “UNPRI akan tetap fokus pada tugas utamanya, yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, menjaga integritas akademik, serta memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi masyarakat,” katanya.(RED/MBB)

Tag:

Tinggalkan Balasan