Ditengah kondisi ekonomi global yang melambat akibat perlambatan inflasi dan moderasi suku bunga, ketidakpastian geopolitik, fragmentasi geoekonomi dan peningkatan proteksionisme, ekonomi Sumatera Utara (Sumut) masih tumbuh 5,03% tahun 2024.
Ekonomi Sumut Triwulan I-2024 Tumbuh 4,88% (y-o-y), Triwulan II-2024 Tumbuh 2,94% (q-to-q), Triwulan III-2024 Tumbuh 5,20% (y-o-y) dan 2,25% (q-to-q), Triwulan IV-2024 Tumbuh 5,10%. Perekonomian Sumut berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan III-2024 mencapai Rp292,40 triliun (harga berlaku) dan Rp160,85 triliun (harga konstan 2010). Sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan industri pengolahan masih menjadi kontributor utama PDRB Sumut.
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Asim Saputra, Rabu (5/2/2025), pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2024 tersebut menunjukkan kondisi yang semakin pulih sejak dilanda pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Persentase ini tumbuh positif sejak pandemi 2020 lalu. Sebelumnya, ekonomi Sumut tumbuh 5,01% pada tahun 2023, pada tahun 2022 tumbuh sebesar 4,73%, pada tahun 2021 tumbuh 2,61%.
Sementara itu, prospek ekonomi Sumatera Utara di tahun 2025 diprediksi akan tetap tumbuh tinggi, dengan rentang sasaran 4,9% hingga 5,7% (yoy). Meskipun ada risiko eksternal dan domestik yang masih mengancam, pertumbuhan ekonomi Sumut diproyeksikan akan kuat.
Kepala Kpw BI Sumut IGP Wira Kusuma, Minggu (22/12/2024) mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di tahun 2025 diprakirakan akan semakin kuat. Sumatera Utara diprakirakan akan mencapai pertumbuhan dengan rentang sasaran 4,9 ± 5,7% (yoy).
Bank Indonesia (BI) Sumut juga akan menggelar Sumatranomics (Sumatera Economic Summit) 2025 untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Optimisme BI tersebut juga dibarengi dengan optimism pelaku bisnis juga optimis terhadap pemulihan ekonomi Sumut di tahun 2025, terutama di sektor ritel dan Horeca (hotel, restoran, dan pariwisata).
Pertumbuhan ekonomi Sumut di tahun 2025 juga akan didorong oleh berbagai faktor, termasuk potensi sektor perkebunan (kelapa sawit dan karet), serta posisi geografis yang strategis di Selat Malaka. Pada Januari 2025, Sumut mengalami inflasi sebesar 0,07% (mtm) atau secara tahunan 1,78% (yoy). Tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Pada Januari 2025, ekspor Sumut mengalami penurunan sebesar 7,02%.
Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu diwaspadai, seperti perlambatan ekonomi dunia yang berpotensi menekan kinerja ekspor, serta melambatnya belanja pemerintah di daerah. Sepertinya ekonomi Sumut akan sulit mempertahankan pertumbuhan ekonomi seperti tahun 2024. Tantangan utamanya ada pada penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yang akan merembet pada melambatnya akselerasi belanja pemerintah di daerah termasuk Sumut. Ditambah lagi ancaman perlambatan ekonomi dunia, yang berpeluang menekan kinerja ekspor di wilayah ini.
Untuk mendukung optimisme pertumbuhan ekonomi Sumut ke depan, selain terus mendorong konsumsi dan komoditas strategis lainnya, Pemerintah Provinsi Sumut perlu memperhatikan beberapa hal, yang saya yakini mampu meningkatkan kekuatan ekonomi Sumut ke depan yang membutuhkan terobosan baru tentunya.
Mendorong Peran BUMDes
Selama ini pemerintahan desa yang dipimpin kepala desa secara rata-rata belum mampu mendorong ekonomi desa dengan dana yang diberikan pemerintah pusat. Bahkan sering kita saksikan, bagaimana kepala desa terpaksa masuk penjara karena menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi.
BUMDes didirikan di Indonesia sejak adanya amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menetapkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga memperkuat amanat ini dan memberikan regulasi lebih lanjut tentang BUMDes.
BUMDes di Sumut memiliki peran penting dalam memajukan usaha perekonomian kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Desa wajib melakukan penyertaan modal bagi BUMDes pada tahun 2024, dengan besarannya tergantung kemampuan anggaran desa.
Pada Juni 2024, tercatat sebanyak 65.941 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 18.850 BUMDes telah berbadan hukum. Data ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, di mana pada 2023 terdapat 60.417 BUMDes dengan 16.558 sudah berbadan hukum
BUMDes didirikan untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.Saat ini BUMDes di Sumut sudah banyak yang berhasil mengelola berbagai bisnis di desa, seperti pariwisata, homestay, kerajinan tangan, budidaya berbagai tanaman.
BUMDes Mekar Jaya Abadi, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai telah berhasil meraih juara I lomba BUMDes Terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2024. BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, dan merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
Permodalannya dapat berasal dari pemerintah desa, dari tabungan masyarakat, dari bantuan pemerintah atau pun dari penyertaan modal pihak lain atau dari kerja sama bagi hasil atas dasar yang saling menguntungkan.
Selanjutnya, BUM Desa dapat melakukan pinjaman setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes).
Pemerintah Provinsi Sumut bisa menunjuk pimpinan BUMDes dari kalangan professional, sehingga lembaga ini bisa dikelola dengan baik seperti halnya menjalankan bisnis sebuah perusahaan. Kalau ini yang terjadi, berbagai potensi yang ada di desa bisa dikelola menjai sumber PAD yang baru, apalagi masing-masing daerah kabupaten kota di Sumut memiliki wilayah dan kerajinan yang berbeda-beda, sehingga keragaman ini akan mampu menarik minat turis manca negara dan turis domestik. BUMDes ini jangan dikelola setengah-setengah, pengelolaannya harus diserahkan kepada orang professional.
Kita belum bisa berahrap pada kinerja Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Meskipun dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat desa, koperasi ini masih dalam tahap pendirian, apalagi bisnis modelnya belum jelas hingga saat ini.
Hasilkan Biogas
Secara khusus di daerah perkotaan yang ada di Sumut, sampah yang begitu banyak menjadi momok. Selain menimbulkan bau dan mengganggu keindahan kota, sampah sebenarnya bisa disulap menjadi biogas. Pemerintah kota bisa berkolaborasi dengan korporasi domestik atau asing untuk mengolah sampah menjadi biogas.
Kalau kondisi ini terjadi, ada banyak penghematan yang kita peroleh, karena biogas bisa digunakan warga untuk memasak dengan harga yang sangat jauh lebih murah. Dengan demikian alokasi pengeluaran untuk gas elpiji bisa digunakan untuk konsumsi lainnya. Selain itu, sampah tersebut bisa ditangani dengan baik sehingga tidak lagi menjadi pemandangan buruk dan berbau di perkotaan.
Terapkan Teknologi IoT
Kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi Sumut secara khusus dan terhadap ekonomi nasional secara umum masih sangat berpeluang untuk ditingkatkan. Tapi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus komit membantu para petani dalam hal penyediaan peralatan pertanian yang terkini, sebab penggunaan teknologi IoT (Internet of Things) akan mampu meningkatkan efisiensi pertanian.
Saat ini China disebut sudah hidup di tahun 2050, karena para petani di sana sangat terbantu dengan penggunaan peralatan pertanian berbasis IoT, sehingga produk pertanian China dijual lebih murah di Indonesia dibandingkan produk dalam negeri di pasar domestik. Kita ketinggalan 25 tahun dari China, dan akhirnya kita hanya menjadi pasar penjualan produk pertanian China.
Generasi muda China yang ahli IoT didorong pemerintah lewat pendanaan untuk menghasilkan teknologi pertanian berbasis IoT, seperti robot berbasis AI sebagai tenaga penanam bibit, robot berbasis Ai sebagai tenaga pemupuk, robot berbasis AI sebagai tenaga pemanen, robot berbasis AI pemanen buah, alat penyemprot tanaman berbasis IoT yang dioperasikan dari ponsel, drone berbasis AI pengangkut hasil panen dari kebun ke rumah, benih padi yang bisa dipanen 3 musim tanpa harus menanam baru, dan banyak lagi.
Kondisi pertanian di desa kita jauh ketinggalan dari teknologi terkini, ditambah infrastruktur yang terbatas, membuat sektor pertanian maupun agribisnis secara umum tak mampu menarik minat para sarjana pertanian pulang ke desa mengabdikan ilmunya.
Lulusan universitas kita di bidang pertanian lebih memilih mencari pekerjaan di kota, meskipun disiplin ilmu mereka sudah melenceng, dari pada menggeluti pertanian di desanya. Sarjana pertanian kita lebih memilih bekerja sebagai salesmen mobil, motor, agent asuransi, detailmen, agen property, debt collector dari pada pulang ke desa.
Pariwisata Ramah
Dari aspek keindahan alam, Sumatera Utara sebenarnya tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia. Danau Toba sebagai destinasi utama di Sumut sebenarnya masih belum dikembangkan dengan serius. Ketidakseriusan itu tampak dari kondisi infrastruktur dan perilaku para pelaku wisata itu sendiri.
Jalan menuju tempat wisata masih banyak yang kupak kapik, keberadaan makanan halal masih saja sulit diperoleh wisatawan, anjing berkeliaran dimana-mana, kondisi toilet yang tidak kondusif, harga makanan yang tidak rasional, sistem pembayaran yang mudah, sikap masyarakat sekitar yang kurang ramah kepada wisatawan yang nota bene membawa uang ke lokasi wisata, masih kurangnya fasilitas hiburan di lokasi wisata.
Di sini peran BI sangat dituntut dalam hal sosialisasi dan implementasi sistem pembayaran yang lebih cepat dan mudah. BI harus komit terus mendorong penggunaan QRIS di merchant-merchant, khususnya merchant di lokasi wisata, sehingga memudahkan para wisatawan melakukan pembayaran non tunai.(RED/MBB)
Penulis adalah Mangasi Butarbutar, jurnalis media online www.kampusmedan.com
