KampusMedan – Medan, Kita sangat mengharapkan semua gereja yang bernaung di bawah PGI secara umum dan PGI Wilayah Sumatera Utara, untuk mendorong dan mendukung politik yang etis dan bermoral, karena politik itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama manusia.

Hal itu ditegaskan oleh Drs. Maringan Panjaitan, M.Si, Wakil Rektor III Universitas HKBP Nommensen Medan (UHN Medan), saat acara Talk Show Advokasi Media yang diselenggerakan oleh PGI Sumatera Utara  dengan Judul “Peranan dan Partisipasi Gereja dalam Politik, Sistem Pemerintahan dan Peraturan Perundang –Undangan” di Gedung Pertemuan PGI Sumut Jalan Selamat Ketaren, (15/11/2023).

Dalam paparannya, Maringan Panjaitan yang merupakan salah satu Dosen di Prodi Administrasi Publik FISIPOL  UHN Medan ini, mengatakan bahwa politik itu ada dua sudut pandang, satu dari sisi klasik dan modern.

Dari sisi klasik, Aristotels mengingatkan kita bahwa politik  adalah seni bernegara dalam menciptakan kebaikan dan juga keadilan bagi semua warga negara. “Artinya, tidak ada alasan mengatakan politik itu dengan stigma negatif, tetapi politik itu adalah mulia karena mengurus kebaikan dan keadilan bagi semua warga Negara”, tegas Maringan Panjaitan lagi.

Maringan Panjaitan kembali menegaskan, bahwa  politik dari sisi modern harus kita pahami dengan baik. Politik itu menyangkut fungsi negara secara kelembagaan dan fungsi negara. “Artinya, politik berhubungan dengan negara secara kelembagaan”, tegas Maringan Panjaitan lagi.

Kemudian politik dalam artian kekuasaan, amanah kekuasaan sudah sangat jelas bahwa kekuasaan untuk melayani semua warga negara tanpa melihat sttaus warga negara. “Melalui kekuasaan, negara hadir untuk melindungi semua warga Negara”, tegas Maringan Panjaitan lagi.

Kemudian politik dalam artian kebijakan publik. Melalui politik negara atau pemerintah harus mampu membuat kebijakan publik yang baik dan berguna untuk semua masyarakat. Melalui kebijakan publik, diharapkan sistem demokrasi yang substansial bisa terwujud dengan baik. “Kebijakan publik yang dibuat oleh negara ahrus mampu bermuara kepada terwujudnya keadilan yang substansial bagi semua warga Negara”, tegas Maringan panjaitan.

Menurutnya, dalam bernegara kekuasaan tidak boleh disalahgunkan. “Bisa saja secara Administratif dan prosedural, putusan MK mengenai batas usia capres itu bisa diterima, tetapi kalau itu keputusan karena kekuasaan yang disalahgunakan dalam hal ini hakim MK, secara moral dan etis itu bisa saja menyalahi aturan, dan membuat demokrasi secara substansial cacat”, tegas Maringan Panjaitan lagi.

Pada saat yang sama politik juga punya artian untuk mengambil keputusan yang tepat. “Melalui keputusan yang tepat diharapkan negara bisa mewujudkan keadilan. Keadilan dan kemakmuran adalah hasil akhir dari semua keputusan yang diambil oleh pemerintah”, tegas Maringan lagi.

Politik yang terakhir adalah pendistribusian nilai yang otoritatif dan distributive, seperti fungsi anggaran untuk kepentingan warga negara. Maringan Panjaitan dengan tegas mengatakan Gereja harus tegas untuk mendukung politik yang etis dan bermoral. Saatnya gereja menyadarkan rakyat untuk memilih caleg yang bermoral, karena mereka yg menentukan masa depan negara.

“Salah pilih berarti kita masuk dalam perangkap lima tahun. Mengenai Pilpres 2024 mari kita memilih sesuaid engan hati nurani dan pilihlah yang terbaik menurut anda, dan hasil pilihan itu adalah pilihan yang bisa dipertanggung jawabkan”, tegas Maringan Panjaitan lagi.

Acara di PGI Sumut ini dihadiri oleh pembicara yang lain seperti Anthony Sinaga, SH, M.Hum dari Pemprovsu, Anthoni Siahaan, SE, M.Trans dari  tokoh masyarakat, dan dimoderatori oleh Pdt. Yafet R. Marbun, S.Th, MTh, dan Ketua Pelaksana oleh Zani Afoh Saragih, SH, M.Hum.(REL/MBB)